Berapa UMR Banjarmasin (Kalsel) Tahun Ini Menurut Pemerintah

Banjarmasin merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan (Kalsel), jika anda seorang yang akan dan sudah bekerja di Banjarmasin maka penting untuk mengetahui berapa UMR Banjarmasin untuk memastikan bahwa gaji yang anda terima sudah benar dan sesuai dengan aturan pemerintah mengenai upah.

Sebelum itu, pastikan anda sudah paham mengenai istilah-istilah untuk aturan gaji di suatu daerah, terdapat istilah UMR (Upah Minimum Regional) yang bisa juga disebut UMP (Upah Minimum Provinsi) keduanya sama saja, hanya beda penyebutan.

Kalau sekarang yang berlaku yaitu UMP, namun, masyarakat luas masih menyebutnya UMR, selain itu ada juga istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

• UMR merupakan besaran gaji di suatu provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, contohnya di Kalimantan Selatan, besar UMR di provinsi ini yaitu Rp. 2.800.000,00.

• Sedangkan UMK merupakan besaran gaji di suatu kabupaten atau kota (lebih spesifik), biasanya setiap kota atau kabupaten memiliki besaran UMK yang berbeda.

Contohnya di Banjarmasin, di kabupaten ini memiliki besaran Upah Minimum sebesar Rp. 2.948.576,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Jumlah tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tanah Bumbu (Rp. 2.886.366,00), Kabupaten Balangan (Rp. 2.877.448,00), dan lain sebagainya.

Kabupaten di Kalsel yang memiliki besar UMK tertinggi yaitu Kabupaten Kotabaru (Rp. 3.034.828,00) dan Kabupaten Tabalong (Rp. 2.972.632,00).

Cek Juga: Gaji PNM

Itulah informasi mengenai berapa UMR Banjarmasin dimana jumlah UMR ini lebih besar dari UMR provinsi Kalimantan Selatan.

Mungkin ada yang bertanya kenapa bisa seperti itu? karena UMK sifatnya berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten atau DPD yang mengusulkan jumlah UMK di kota/kabupatennya, apabila pemerintah kabupaten tidak atau belum mendapat persetujuan soal usulan UMK maka besar gaji minimum di kota tersebut akan mengacu pada UMR/UMP yang ditetapkan Gubernur.

Jadi kesimpulannya, Upah Minumum Provinsi merupakan acuan dasar atau jumlah minimum upah yang harus dibayarkan ke tenaga kerja di sebuah provinsi (seluruh kabupaten).